Ketua GM FKPPI Cirebon: Publik Harus Awasi Kinerja Direksi BUMD, Bukan Asal Usulnya

E satu.com (Kota Cirebon) - Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, Dani Jaelani, menilai penunjukan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan kedekatan dengan partai pengusung kepala daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi rahasia umum dan bukan hanya terjadi di Kota Cirebon.

Meski demikian, Dani mengatakan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat kini perlu memberikan kesempatan kepada para direksi yang terpilih untuk bekerja sekaligus mengawasi kinerjanya.

"Semua proses tahapan seleksi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekarang kita percaya kepada mereka menjalankan amanah dan kita lihat saja kinerjanya," kata Dani Jaelani saat ditemui di salah satu tempat, Sabtu (25/7/2026).

Ia menegaskan, ada tiga hal yang harus menjadi fokus pengawasan publik. Pertama, apakah terdapat perubahan nyata, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, serta pengelolaan aset daerah yang optimal.

Kedua, aspek transparansi, terutama dalam proses rekrutmen sehingga tidak menimbulkan kesan adanya penunjukan secara tiba-tiba tanpa mekanisme yang jelas.

Ketiga, kompetensi para direksi dalam mengelola BUMD agar mampu bersaing di tengah tantangan bisnis saat ini, bukan sekadar mengandalkan kemampuan lobi.

Menurut Dani, ukuran keberhasilan direksi BUMD pada akhirnya terletak pada hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Jika BUMD berkembang dan memberi manfaat bagi warga Kota Cirebon, maka penunjukan tersebut patut diapresiasi.

Sebaliknya, jika perusahaan daerah tetap stagnan atau bahkan merugi akibat salah kelola, evaluasi menjadi hal yang wajar dilakukan.

"Jabatan itu amanah. Mau dari jalur manapun datangnya, yang diuji itu hasil akhirnya," ujarnya.

Dani berharap Pemerintah Kota Cirebon ke depan dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait BUMD.

Menurutnya, unsur politik memang sulit dihindari, namun harus diimbangi dengan kompetensi yang terukur agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban bagi APBD. (Wandi)

Baca Juga