Dinilai Lebih Besar dari Daerah Lain, DPRD Banten Minta Tukin Kepala Sekolah Dipotong

E satu.com (Serang) - Besaran tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah SMA dan SMK di Provinsi Banten yang mencapai Rp14,5 juta per bulan mendapat sorotan dari DPRD Banten.

Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah meminta Pemerintah Provinsi Banten mengevaluasi besaran tukin tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Dikutip dari Radar Banten, Selasa, 22 September 2026, Musa menyebut besaran tukin kepala sekolah Banten dinilai lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ia membandingkannya dengan Jawa Barat yang menurutnya memberikan tukin sekitar Rp5,5 juta bagi kepala sekolah.

“Peraturan gubernur yang dipakai untuk tukin kepala sekolah masih menggunakan peraturan gubernur lama, zamannya Pak Wahidin Halim, ketika pendapatan Provinsi Banten masih surplus, sehingga tukinnya Rp14,5 juta,” kata Musa dalam rapat paripurna DPRD Banten.

Musa menyebut terdapat sekitar 165 kepala SMK dan 100 kepala SMA yang menerima tukin tersebut, atau sekitar 265 kepala sekolah.

Menurut perhitungannya, apabila tukin dikurangi Rp7 juta per orang per bulan, potensi efisiensinya dapat mencapai lebih dari Rp2 miliar setiap bulan.

“Kalau dikurangi Rp7 juta saja per bulan, itu sudah di atas Rp2 miliar per bulan,” ujarnya.

Namun, usulan tersebut mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Banten.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan aspirasi mengenai evaluasi tukin akan menjadi bahan pertimbangan Pemprov Banten.

“Itu kan aspirasi yang disampaikan, nanti kita evaluasi. Kita cek. Tapi saya sampaikan kalau tukin dikurangi, impact-nya luar biasa, efeknya luar biasa,” kata Dimyati, dikutip dari Radar Banten, 22 September 2026.

Dimyati juga menyampaikan bahwa pengurangan tukin perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan ASN dan kewajiban finansial yang mereka miliki.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tukin bukan hanya mengenai besarnya angka tunjangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah, kesejahteraan ASN, dan kebijakan efisiensi anggaran.

Karena itu, publik kini menunggu hasil evaluasi Pemprov Banten. Apakah besaran tukin Rp14,5 juta masih sesuai dengan regulasi, kemampuan keuangan daerah, beban tugas kepala sekolah, serta kebijakan efisiensi yang sedang berjalan?

Evaluasi yang terbuka dan berbasis data diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan pendidikan.

(  AWW )

Baca Juga