E satu.com (Cirebon) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Ciayumajakuning menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Semester I 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema "Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas."
HLM dihadiri para kepala daerah se-Ciayumajakuning, Kepala Perwakilan BI Cirebon, perangkat daerah terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan transformasi digital di wilayah Ciayumajakuning.
Kepala KPw BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan sinergi TPID dan TP2DD penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
"Digitalisasi transaksi penerimaan pemda supaya tujuan akhirnya bisa meningkatkan PAD, juga di tengah kondisi krisis yang terbatas di daerah. Untuk TP2DD kita juga akselerasi penguatan sinergi agar menjaga kecukupan pasokan komoditas pangan dan menjaga agar harga pangan lebih stabil ke depannya," kata Wihujeng, kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama para kepala daerah untuk memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
"Alhamdulillah karena semua kepala daerah berkumpul, kita punya komitmen untuk mendorong sinergi TPID dan TP2DD," ujarnya.
Wihujeng menyebut kerja sama antardaerah akan diperkuat, termasuk melalui skema kerja sama antarpelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pasokan komoditas pangan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
Selain itu, BI mendorong pengembangan integrated urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga.
"Jadi tidak hanya menanam cabai, tapi nanti diintegrasikan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan juga protein tinggi dari level rumah tangga," jelasnya.
Pengendalian inflasi juga dilakukan dengan memperkuat kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Wihujeng menilai komunikasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kondisi harga dan pasokan pangan.
"Yang paling penting juga terutama komunikasi publik ini harus kita dorong, kita kuatkan agar menjaga ekspektasi masyarakat dan memastikan masyarakat tidak panik. Masyarakat merasa aman, pasokan terkendali dan dijaga oleh pemerintah," katanya.
Dia menjelaskan pengukuran inflasi di wilayah Ciayumajakuning memiliki karakteristik berbeda.
Dari lima kabupaten/kota, penghitungan inflasi dilakukan secara langsung untuk Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka, sementara daerah lainnya menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
"Kalau terkait dengan inflasi sebenarnya yang dihitung BPS dari lima kabupaten kota itu adalah Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Sementara daerah lainnya dihitung melalui IPH," tuturnya.
Menurut Wihujeng, kondisi Kota Cirebon yang merupakan wilayah dengan aktivitas konsumsi tinggi membutuhkan perhatian pada sisi permintaan dan stabilitas harga.
Sementara daerah lainnya memiliki peran penting dalam menjaga produksi dan pasokan pangan, khususnya melalui sektor pertanian.
"Untuk Kota Cirebon ini kan daerah yang banyak konsumennya, daerah konsumsi. Adapun daerah-daerah lain kita dorong pendampingan di sektor pertanian untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di level tersebut," pungkasnya. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: