E satu.com (Cirebon) -
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui kegiatan sosialisasi tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, Nuni Nurbayani, M.Pd.I., sebagai narasumber.

Sosialisasi ini diikuti Vice President Daop 3 Cirebon, Deputy Vice President Daop 3 Cirebon, Manager of Public Information and Compliance KAI, jajaran manajemen, serta para pekerja di lingkungan Daop 3 Cirebon.

Dalam pemaparannya, Nuni menjelaskan peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara sistematis dan sesuai regulasi.

Materi yang disampaikan meliputi klasifikasi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), hingga prosedur penanganan permohonan informasi dari masyarakat.


Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan keberatan apabila pemohon tidak puas terhadap pelayanan informasi, termasuk proses penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

Selain itu, penetapan struktur dan kewenangan pejabat pengelola informasi menjadi perhatian untuk memastikan pelayanan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Bagi KAI, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhibbuddin, Kamis (29/10/2026).

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran mengenai pentingnya memberikan pelayanan informasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keterbukaan informasi juga berkaitan dengan kualitas komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Informasi yang disampaikan harus melalui proses pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kecepatan penyampaian informasi, lanjutnya, perlu diimbangi dengan akurasi dan kejelasan. Dengan demikian, komunikasi antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Muhibbuddin menegaskan, transparansi bukan berarti seluruh informasi dapat dibuka tanpa batas. Pengelolaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan data pribadi, serta informasi yang secara sah masuk kategori dikecualikan.

“Budaya keterbukaan harus dibangun bersama dan menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Setiap unit memiliki peran dalam memastikan informasi dikelola dengan baik, terdokumentasi secara tertib, dan dapat ditelusuri ketika dibutuhkan,” katanya.


Muhibbuddin mengungkapkan, hingga saat ini KAI Daop 3 Cirebon telah melayani sebanyak 65 pemohon informasi dengan total 377 informasi yang diberikan.


Menurutnya, seluruh permohonan tersebut dapat dilayani karena informasi yang diminta tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

“Hingga saat ini kami sudah melayani sebanyak 65 pemohon dengan jumlah 377 informasi yang diberikan. Tidak ada yang ditolak karena permohonan yang masuk tidak termasuk kategori dikecualikan,” tuturnya.

Melalui sosialisasi ini, KAI Daop 3 Cirebon berharap pemahaman mengenai keterbukaan informasi semakin kuat di seluruh lini organisasi.

KAI juga berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas perusahaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan perkeretaapian. (Wandi)
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

AADD Biro Jasa STNK
Back To Top