Turunnya hujan di sejumlah wilayah Indonesia sempat membawa angin segar dan harapan berakhirnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman tersebut belum sepenuhnya sirna. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meski jumlah titik api mulai menurun akibat guyuran hujan, bara api yang bersembunyi di bawah permukaan tanah gambut belum padam secara total (news.detik.com, 2/11/2026).


Hal ini diperkuat oleh penjelasan Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, yang menyatakan bahwa hujan memang efektif memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, lahan gambut memiliki karakteristik berbeda karena mengalami proses pembakaran membara (smouldering combustion) di bawah tanah yang dapat bertahan lama meski asap dan titik api di permukaan sudah tak terlihat. Sementara, dampak fenomena iklim ekstrem seperti Super El Nino juga memicu anomali cuaca dan menunda meratanya musim hujan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan dan Papua (kakinews.id, 7/11/2026).

Berlarut-larutnya karhutla dan kerusakan ekosistem gambut bukan hanya memicu krisis kesehatan akibat kabut asap pekat, melainkan juga menyeret masyarakat ke dalam krisis multidimensi. Di berbagai daerah terdampak, seperti di Kalimantan dan Papua Barat, karhutla telah menghanguskan ribuan hektare hutan, mengeringkan sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan, hingga melumpuhkan aktivitas pendidikan anak-anak.

Ketika hutan rusak dan sumber air mengering, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum maupun memasak. Lebih jauh lagi, Peneliti Ahli Utama Bidang Klimatologi BRIN, Prof. Erma Yulihastin, mengingatkan bahwa defisit air tanah dan musim kemarau yang datang lebih awal akibat dinamika iklim akan mengancam ketahanan pangan serta memicu gagal panen (@BeritaSatuChannel, 7/11/2026).

Dalam kondisi darurat seperti ini, sangat ironis apabila penanganan bencana justru dibebankan secara mandiri kepada masyarakat, seperti sekadar memberikan bantuan mesin pompa agar warga memadamkan api sendiri. Negara tidak boleh lepas tangan dengan mengandalkan faktor alam (hujan) semata, apalagi menyerahkan beban mitigasi krisis kepada rakyat yang justru nyata menjadi korban.

Dalam pandangan Islam, bencana lingkungan yang berulang hingga mengancam nyawa dan penghidupan manusia tidak lepas dari tata kelola alam yang abai terhadap aturan Sang Pencipta. Allah SWT telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia yang melampaui batas; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41).

Disisi lain, Islam telah menetapkan konstruksi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan alam serta penanganan bencana oleh negara. Negara dalam sistem Islam berkedudukan sebagai ra’in (pengurus dan pelindung rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas keselamatan warganya. Rasulullah SAW bersabda; "Imam (kepala negara) adalah pengurus (rakyatnya) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan kaidah syariat dan dalil, negara haram melepaskan tanggung jawab penanganan karhutla kepada masyarakat. Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, dan kekuatan untuk memadamkan bara api hingga ke dasar gambut, melakukan restorasi tata air, serta melakukan mitigasi dini sebelum krisis pangan dan air semakin meluas tak terkendali.

Kenyataan pahitnya, karhutla sering kali dipicu oleh alih fungsi lahan gambut secara serakah demi kepentingan segelintir pemilik modal. Sedangkan dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber air termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi atau dieksploitasi secara merusak. Rasulullah SAW bersabda; "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput (hutan), air, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Syariat Islam juga melarang keras segala bentuk kebijakan atau aktivitas yang mendatangkan bahaya bagi orang lain maupun lingkungan, sebagaimana sabda Nabi SAW; "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Malik). Sudah sepantasnya, negara wajib menindak tegas korporasi maupun pihak-pihak yang membakar dan merusak hutan, serta menjaga kelestariannya agar tetap menjadi penopang ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Namun, tanggung jawab negara tidak berhenti saat api di permukaan telah benar-benar padam. Selama dampak bencana masih dirasakan, berupa kelangkaan air bersih, ancaman gagal panen, gangguan kesehatan, hingga terhentinya pendidikan, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara secara langsung dan merata. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan kewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok agar manusia terbebas dari rasa lapar dan ketakutan; "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." (QS. Quraisy: 4).

Sudah saatnya pengelolaan bencana dan sumber daya alam dikembalikan pada paradigma pelayanan sejati, yakni sistem Islam. Negara harus hadir secara total, mulai dari pencegahan berbasis syariat, pemadaman tuntas di lapangan, hingga jaminan pangan, air bersih, dan kesehatan agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban dari bencana yang berulang dan bumi terpelihara hingga seluruh makhluk mampu merasakan berkahnya. Allahu'alam bish-showwab.


Oleh : Nunung Nurhayati (Aktivis Muslimah) 
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

AADD Biro Jasa STNK
Back To Top