LBH Tangerang Paksa APH Jalankan Penyelidikan Dugaan Kasus Tunjangan Perumahan, Transportasi DPRD dan Kepala Daerah Kota Tangerang

E satu.com (Tangerang) -  Kasus penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ternyata sudah terjadi di sejumlah daerah di antaranya. Di Kabupaten Bekasi, Indramayu, dan Kota Banjar.Properti Tangerang Raya

Perkara tersebut bahkan sudah masuk ranah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat sejak tahun 2022. Berita terakhir, Kejaksaan Negeri Purwokerto mulai melakukan penyelidikan tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi anggota DPRD.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangerang, Rasyid Hidayat menegaskan, bahwa kasus di tiga daerah itu bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Menurutnya, akar persoalan terletak pada penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 18 Tahun 2017, khususnya terkait pelaksanaan survey harga pasar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang tidak kredibel dan tidak sesuain Standar Satuan Harga berlaku.Properti Tangerang Raya

“BPK menemukan ada penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transfortasi tanpa didahului dengan survei harga pasar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atau KJPP yang ditunjuk  tidak kredibel dan tidak mengantongi izin dari Kementerian Keuangan. Akibatnya, besaran tunjangan perumahan dan transportasi tersebut tidak sesuai dengan harga pasar dan standar satuan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, dan berakibat merugikan keuangan daerah” ujar Rasyid, Jumat, 19 September 2025.

Hal yang sama diduga terjadi juga di Kota Tangerang. Sebagai contoh, Rasyid menyoroti Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur tunjangan Perumahan dan  transportasi DPRD. Sebagaimana publik ketahui bersama bahwa Perwal Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 telah menetapkan Tunjangan Perumahan untuk Ketua: Rp49 juta per bulan, Wakil Ketua Rp45 juta per bulan dan Anggota Rp42,5 juta per bulan. Sedangkan, Tunjangan Transportasi: Ketua Rp29 juta per bulan, Wakil Ketua Ro28,75 juta per bulan dan Anggota Rp28,5 juta per bulan.Properti Tangerang Raya

“Dalam konsideran Perwal tersebut tidak dicantumkan satupun regulasi yang berkaitan dengan standar sewa rumah  dan standar sewa kendaraan. Karenanya patut diduga bahwa petepan besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang tidak sesuai ketentuan,  Sesuka-suka mereka saja, yang penting lebih kecil dari Provinsi Banten,” ucapnya.

Dikatakannya, dalam Standar Satuan Harga Belanja (SSHB) Kota Tangerang Tahun 2025 memang ada Satuan Biaya Sewa rumah untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dll,  tapi yang muncul bukan nilai nominal, melainkan  luasan bangunan dan luasan tanahnya. Ini aneh. Namanya Standar Satuan Harga seharusnya mencantumkan angka nominal. Mungkin sengaja tidak dimunculkan nominalnya karena besarannya mungkin lebih tinggi atau sama dengan besaran tunjangan perumahan. Yang jelas itu berarti di Kota Tangerang tidak ada standar Satuan Harga Sewa Rumah yang berlaku.Properti Tangerang Raya

“Karena tidak muncul angka nominalnya, dan juga karena Perwal tentang SSHB tersebut ditandatangani pada Januari 2025, maka saya menduga memang belum dilakukan survey harga pasarnya. Fakta itu memunculkan dugaan bahwa jangan-jangan, bukan hanya tunjangan perumahan anggota DPRD yang bermasalah, tetapi juga tunjangan perumahan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota,”   Kata Rasyid


"Rasyid juga mengkritik keras jika ada regulasi daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat. Misalnya, ternyata ada Perwal lain  yang secara khusus menetapkan standar harga sewa kendaraan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan olen Menteri Keuangan dan Perwal tentang SSHB. Ini merupakan pelanggaran serius, karena bertentangan dengan Permenkeu dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak masuk akal jika Standar Harga sewa kendaraan untuk DPRD Rp29 juta per bulan sementara untuk kepala daerah hanya Rp13,95 juta per bulan, karena berdasar  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD Itu Setara.


“LBH Tangerang mendesak agar Aparat Penegak Hukum di Provinsi Banten segera turun tangan  untuk memulai penyelidikan terhadap kasus tunjangan perumahan dan transfortasi ini. Sebaiknya pengusutan kasus tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD termasuk juga tunjangan perumahan untuk  Wali Kota / Wakil Wali Kota Tangerang ini dimulai dari tahun 2023 sampai saat ini, karena diduga karakter prosedur penetapan dan pelaksanaannya sama,” tegas Rasyid.. Dilansir dari PallapaNews

( AWW )

Baca Juga