DPRD Kota Tangerang Akan Dilaporkan Kekantor Kemendagri dan Kejaksaan tinggi

E satu.com ( Tangerang ) - Bila tidak dikaji ulang dan tidak dibatalkan,  nilai anggaran tunjangan sewa rumah DPRD Kota Tangerang bisa mencapai 630 juta rupiah per tahun atau  42 jt rupiah/bulan. Nilai tersebut 2 kali lipat lebih besar dari harga pasaran rumah super mewah  yang ada di Tangerang. 

Dari hasil penelusuran, standar harga maksimum untuk sewa rumah yang sangat besar, dengan banyak kamar tidur dan fasilitas premium  seperti di Gading Serpong Rp. 200  juta - Rp 250 juta per tahun atau sekitar 20 Juta per  bulan.

Dengan demikian DPRD Kota Tangerang diduga kuat  sengaja dan terencana menggerogoti  APBD yang diambil dari hasil pajak masyarakat, dilakukan  melalui  mark up  harga sewa rumah mewah hingga mencapai 50%.

Mengetahui hal tersebut, Ketua MCI Kota Tangerang, Asep Wawan Wibawan,  akan melaporkan  DPRD Kota Tangerang terkait dugaan mark up atau memanipulasi anggaran ke kantor Kemendagri dan kantor Kejaksaan tinggi RI

" Beberapa  waktu lalu,  MCI bersama emak - emak melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Kota Tangerang, menuntut agar kenaikan tunjangan transportasi  dan sewa perumahan DPRD  Kota Tangerang dibatalkan . Karena  tingginya  kenaikan tunjangan  2 kali lebih besar dari  harga pasaran. Bila aksi tersebut tidak ditanggapi kami akan melaporkan ke Kantor Kemendagri dan Kejaksaan tinggi. Dengan dugaan melakukan Mark up  atau manipulasi anggaran ", kata Asep disaat ditemui dikediamannya, pada Minggu ( 19/10/2025 ) 

Menurut Asep , kenaikan tunjangan transportasi dan  sewa perumahan DPRD Kota Tangerang  tidak  sensitif dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang menurun. 

" Tunjangan perumahan dan transportasi DPRD  Kota Tangerang diduga ditetapkan tanpa survei harga pasar sewa rumah dan kendaraan, sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penetapan tunjangan diduga melanggar peraturan pemerintah pusat seperti PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 1 Tahun 2023, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Besaran tunjangan dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun  ", pungkas Asep.

( Soleh )

Baca Juga