E satu.com  ( Tangerang ) - Pernyataan bahwa konsekuensi oposisi harus siap "dibenci" oleh unsur birokrasi mencerminkan tantangan nyata dalam dinamika politik, meskipun dalam sistem demokrasi ideal, birokrasi seharusnya netral dan profesional. Konsekuensi dan alasan potensial mengapa hal ini bisa terjadi meliputi: 

- Netralitas vs. Loyalitas Politik: Secara teori, birokrasi berfungsi untuk memberikan stabilitas dan menjalankan pemerintahan secara tertib dan dapat diandalkan, terlepas dari partai politik mana yang berkuasa. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi politisasi birokrasi, di mana loyalitas kepada eksekutif yang berkuasa menjadi faktor penting dalam penempatan jabatan dan pelaksanaan kebijakan.

- Pengawasan dan Kritik Oposisi: Oposisi berfungsi untuk mengawasi, mengoreksi, dan mengkritik kebijakan pemerintah serta menunjukkan adanya masalah dalam lembaga-lembaga resmi. Kritik ini secara alami dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau resistensi dari birokrat yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Konflik Kepentingan dan Perbedaan Visi: Pihak oposisi memiliki pandangan yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa. Perbedaan visi dan kebijakan ini dapat menciptakan konflik kepentingan dengan birokrat yang terikat untuk menjalankan program-program pemerintah saat ini, yang mungkin ditentang oleh oposisi.

- Resiko bagi Karier Birokrat: Birokrat, terutama di jenjang tinggi, mungkin khawatir bahwa bekerja sama atau bahkan bersikap netral terhadap oposisi dapat berdampak negatif pada karier mereka di bawah pemerintahan yang berkuasa.

- Potensi Friksi dalam Implementasi: Oposisi dapat memobilisasi opini publik untuk menentang kebijakan kontroversial. Hal ini dapat mempersulit birokrat di lapangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif, yang berujung pada friksi antara kedua belah pihak. 

Sebagai kesimpulan, meskipun kebencian bukanlah bagian dari fungsi birokrasi yang ideal, oposisi memang menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan struktur birokrasi karena adanya hambatan politis

Penulis : Asep WW
(  MCI  Kota Tangerang )
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

Back To Top