Para Aktifis serukan Aksi Demo Dukung Fatwa MUI, Terkait PBB Berkeadilan

E satu.com  (Tangerang) - Setelah beberapa waktu lalu ramai isu kenaikan tunjangan DPRD, kini masyarakat mulai ramai menyoroti Fatwa MUI  terkait PBB Berkeadilan.  Bahkan beberapa  Aktifis  LSM  menyerukan  kepada masyarakat sekaligus mendesak  Pemerintah Daerah agar mendukung Fatwa MUI tersebut 

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris LSM Gepruk yang juga sebagai wartawan senior, Endah Prihatiningsih SH, Menegsakan  bahwa fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan wajib didukung  oleh Pemerintah Daerah .  Menurut Rendah Prihatiningsih , bila Pemerintah Daerah tidak mendukung maka harus ada gerakan aksi demo dari berbagai kalangan masyarakat 

" Kita desak pemerintah daerah agar mendukung Fatwa MUI tersebut , dan bila mana tidak direspon kita adakan aksi demo  mendesakr pemerintah daerah mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan " Tegas Endah Prihatiningsih, melalui  WhatsApp. Sabtu, ( 6/12/2025 )

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua umum DPP Forum Rakyat Anti Korupsi  ( Fraksi ) yang  juga aktif sebagai Lawyer ,  Zulkaydi Wiranegara SH, MA  ,CLA menyerukan kepada  masyarakat agar melakukan aksi demo   mendesak pemerintah daerah agar mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan 

" Ya, bila pemerintah daerah, khususnya di wilayah Tangerang Raya tidak merespon , tidak peduli, alias tidak mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan , kita serukan atau kita ajak masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa mendesak Pemerintah Daerah agar mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan

Saya yakin  seyakin-yakinnya sangat  banyak  kalangan masyarakat yang mendukung Fatwa MUI terkait terkait PBB Berkeadilan 

Aneh dan sangat ironis bila ada Pemerintah Daerah  tidak mendukung Fatwa MUI tersebut " Tambah Zulkaydi Wiranegara . saat dihubungi melalui hubungan telepon seluler. Sabtu ( 6/12/2026 ) 

Begitu pun juga dengan   yang   disampaikan oleh wakil ketua Forum Wartawan  Banten Ngahiji, M. Soleh , menyampaikan  dukungan terhadap Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan .dan menyatakan siap  melakukan  gerakan aksi unjuk rasa 

" Tidak ada alasan yang kuat bagi Pemeeitah Daerah menolak Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan. karena jelas ini menyangkut masalah  keadilan  yang  dirasakan oleh masyarakat. terlebih sudah di Fatwakan oleh para ulama berintegritas

Jadi  jelas, bila ada Pemerintah Daerah yang tidak mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan , berarti pemerintah daerah tersebut tidak peduli  masa bodo  alias tidak ada rasa keadilan 

Saya   sangat setuju dengan teman - tenan  yang lainya,  bila Pemerintah Daerah tidak mendukung Fatwa MU terkait PBB Berkeadilan kita adakan aksi unjuk rasa " Tegas M Soleh saat ditemui di salah satu kantor  pengacara , Wilayah Kecamatan Periuk Kita Tangerang . Sabtu ( 6/12/2026 )

( AWW )

Baca Juga