E satu.com (Tangerang) - Di tengah rangkaian Pesta Diskon Kemerdekaan, pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di beberapa unit pelayanan Bapenda Kota Tangerang disebut tidak terlalu ramai.
Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara WhatsApp dengan seorang petugas UPTD Bapenda Kota Tangerang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut petugas tersebut, jumlah wajib pajak yang datang untuk melakukan pembayaran pada saat pelayanan berlangsung tergolong tidak terlalu banyak.
«“Kondisinya sedang, mungkin masyarakat lagi susah,” ujar petugas tersebut, Selasa (18/8/2026).»
Mahmud Ali: Perlu Dilihat Lebih Kritis
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik yang juga pelaku UMKM, Mahmud Ali, menilai kondisi loket yang tidak terlalu ramai di tengah program diskon pajak perlu dianalisis secara lebih kritis.
Menurut Mahmud, kondisi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan hanya disebabkan oleh persoalan ekonomi masyarakat. Ada sejumlah kemungkinan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi perpajakan, perubahan pola pembayaran, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Bahkan, menurutnya, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap sikap pejabat publik yang dinilai kurang memiliki rasa empati terhadap keluh kesah masyarakat juga bisa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
«“Bisa diduga, hal itu juga terjadi karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap sikap pejabat publik yang dinilai kurang memiliki rasa empati terhadap keluh kesah masyarakatnya,” ujar Mahmud saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Selasa (18/8/2026).»
Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Menurut Mahmud, kondisi tersebut dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk melihat tingkat kepercayaan dan respons masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah.
Ia menilai, pembayaran pajak tidak semestinya hanya dilihat dari sisi target penerimaan daerah. Pemerintah juga perlu melihat apakah masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang baik, apakah informasi mengenai program diskon benar-benar tersampaikan, serta apakah masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan.
«“Kalau masyarakat diminta taat membayar pajak, maka pemerintah juga harus menunjukkan pelayanan yang baik, transparansi, dan rasa empati terhadap persoalan masyarakat,” katanya.»
Menurut Mahmud, kondisi loket yang tidak terlalu ramai di tengah program Pesta Diskon Kemerdekaan tersebut layak menjadi perhatian pemerintah daerah.
Evaluasi, kata dia, tidak hanya menyangkut efektivitas program dan tingkat kepatuhan pajak, tetapi juga kualitas pelayanan, akses pembayaran, sosialisasi program, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski demikian, kondisi loket yang tidak terlalu ramai belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai rendahnya kepatuhan masyarakat atau menurunnya penerimaan pajak. Untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif, diperlukan data resmi mengenai jumlah transaksi dan realisasi penerimaan PBB-P2 serta BPHTB, termasuk perbandingannya dengan periode sebelumnya.
(AWW)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: