E satu.com (Bandung) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Agustus 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp17,25 triliun.
Surplus tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara di Jawa Barat.
Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp95,12 triliun atau 50,46 persen dari target.
Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu sebesar Rp112,86 triliun.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di Jawa Barat tumbuh 5,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp89,97 triliun atau tumbuh 5,54 persen secara tahunan.
Penerimaan tersebut terdiri atas pajak sebesar Rp70,58 triliun yang tumbuh 7,62 persen serta penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,39 triliun.
Namun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi 1,36 persen secara tahunan.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan penerimaan pajak di wilayah kerjanya hingga Agustus 2026 tumbuh 0,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Dari target APBN sebesar Rp53.266.319.321.000, sampai dengan Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp29.792.598.290.191," kata Eko, Kamis (24/9/2026).
Ia menyebut kontribusi terbesar penerimaan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp12,76 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp17,15 triliun.
Sejumlah sektor ekonomi juga mencatat pertumbuhan penerimaan cukup tinggi.
Sektor Real Estate tumbuh 22,54 persen, Aktivitas Profesional 22,38 persen, Perdagangan 20,28 persen, serta Keuangan dan Asuransi 17,83 persen.
Sementara itu, sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan nilai Rp33,27 triliun.
Sektor tersebut menyumbang 47,25 persen dari total penerimaan pajak Jawa Barat dan tumbuh 0,45 persen hingga 31 Agustus 2026.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp5,16 triliun atau 75,19 persen dari target. Namun, realisasi PNBP masih mengalami kontraksi 0,94 persen secara tahunan.
Belanja Negara Tumbuh, Transfer ke Daerah Menurun
Realisasi belanja negara Jawa Barat hingga Agustus 2026 mencapai Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu.
Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi 0,86 persen. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi penurunan Belanja Transfer ke Daerah (TKD).
Sebaliknya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 28,25 persen dengan realisasi Rp30,26 triliun atau 59,51 persen dari pagu.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp3,67 triliun atau tumbuh 101,36 persen dibandingkan Agustus 2025.
Sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami kontraksi 13,36 persen dengan realisasi Rp47,61 triliun atau 77,01 persen dari pagu.
Penyaluran TKD mencapai Rp45,86 triliun, sedangkan Dana Desa sebesar Rp1,75 triliun.
Perlambatan TKDD antara lain dipengaruhi penurunan pagu TKDD pada 2026, keterlambatan aturan penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir Agustus 2026.
KUR Jawa Barat Tembus Rp26,65 Triliun
Dukungan APBN terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga Agustus 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp26,65 triliun kepada 409,95 ribu debitur.
Sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp1,55 triliun kepada 267,97 ribu debitur.
Penyaluran KUR Jawa Barat tersebut berkontribusi 11,18 persen terhadap penyaluran KUR nasional. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp10,31 triliun.
Program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat juga terus berjalan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah berjalan di 27 kabupaten/kota dengan 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 SPPG.
Sementara bantuan sosial melalui BPNT, PKH, dan POS_BST telah terealisasi Rp8,2 triliun untuk 12,86 juta penerima.
Di sektor perumahan, penyaluran FLPP mencapai Rp4,11 triliun dan melibatkan 2.105 pengembang untuk pembangunan 32.649 unit rumah.
Program Sekolah Rakyat juga telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 102 rombongan belajar pada 22 sekolah dan menjangkau 2.520 siswa.
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73 Persen
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 2,25 persen secara kuartalan dan 5,73 persen secara tahunan.
PDRB Jawa Barat berdasarkan harga konstan tercatat Rp486,11 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun.
Industri Pengolahan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Sementara itu, inflasi Jawa Barat pada Agustus 2026 tercatat 3,13 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,20.
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 3,27 persen, sedangkan terendah di Kota Sukabumi sebesar 2,77 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain emas perhiasan sebesar 0,62 persen, bensin 0,31 persen, daging ayam ras 0,25 persen, minyak goreng 0,15 persen, dan beras 0,13 persen.
Di sisi perdagangan, Jawa Barat mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD2,84 miliar pada Juli 2026.
Nilai ekspor mencapai USD3,98 miliar, sedangkan impor sebesar USD1,14 miliar. Secara kumulatif Januari-Juli 2026, surplus perdagangan Jawa Barat mencapai USD16,63 miliar.
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada Agustus 2026 naik 0,27 persen menjadi 119,36. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,07 persen menjadi 118,56.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai 27,10 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,46 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,61 persen.
Sementara persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa.
Pemerintah menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Barat masih memiliki ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Permintaan domestik, inflasi yang terkendali, serta dukungan fiskal dinilai menjadi sejumlah faktor yang menopang aktivitas ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat.
Melalui APBN, pemerintah terus mendorong perlindungan masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan dan kredibilitas APBN untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, serta kepercayaan pasar. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: