E satu.com (Tangerang) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menetapkan sembilan tema prioritas pembangunan daerah untuk 2027. Di atas dokumen perencanaan, arah pembangunan tersebut mencakup berbagai persoalan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, infrastruktur, lingkungan dan kebencanaan hingga pelayanan publik.
Namun, besarnya daftar prioritas juga membawa pertanyaan penting: sejauh mana seluruh prioritas tersebut nantinya benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan masyarakat?
Berdasarkan informasi resmi Pemkot Tangerang, sembilan tema tersebut akan menjadi dasar bagi 182 program, 317 kegiatan, dan 799 subkegiatan pada 2027. Bappeda menyatakan setiap subkegiatan akan dikaitkan dengan target, indikator, output, dan outcome pembangunan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti mengatakan pendekatan tematik tersebut dilakukan agar setiap program memiliki kontribusi yang jelas terhadap target pembangunan daerah.
Sementara Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Kota Tangerang Edisman Damanik menyebut analisis pendanaan juga diarahkan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran.
Artinya, ukuran keberhasilan pembangunan 2027 nantinya tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak program yang dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang terserap.
Yang lebih penting adalah apa perubahan yang terjadi setelah program tersebut dijalankan.
Apakah masyarakat miskin benar-benar berkurang bebannya? Apakah kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat? Apakah persoalan stunting mengalami penurunan? Apakah infrastruktur semakin mudah diakses? Apakah risiko banjir dan bencana dapat ditekan? Dan apakah pelayanan publik benar-benar semakin mudah, cepat dan responsif?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Pemkot Tangerang sebelumnya juga telah menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kesepakatan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp5,167 triliun, sedangkan belanja daerah Rp5,610 triliun, dengan defisit Rp442,170 miliar yang direncanakan ditutup melalui perkiraan SiLPA 2026.
Dengan jumlah 799 subkegiatan, tantangan pemerintah bukan hanya menyusun perencanaan, tetapi memastikan setiap kegiatan mempunyai tujuan yang jelas, indikator yang dapat diperiksa, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan 2027. Masyarakat perlu dapat mengetahui bukan hanya nama program dan jumlah anggarannya, tetapi juga target yang hendak dicapai dan hasil akhirnya.
Pembangunan pada akhirnya tidak berhenti pada dokumen RKPD, daftar program, maupun angka dalam APBD. Ukuran paling nyata adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Sembilan prioritas sudah ditetapkan. Berikutnya, publik menunggu pembuktian: apakah 182 program, 317 kegiatan, dan 799 subkegiatan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat Kota Tangerang?
( AWW )
.webp)
Post A Comment:
0 comments: