E satu.com (Cirebon) - Heru Subagja dari Parlemen Bayangan Indonesia Pasti mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia menilai kasus yang berdampak pada ratusan orang tersebut perlu ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana.
Menurut Heru, dugaan keracunan MBG di Cirebon tidak cukup dipandang sebagai persoalan kemanusiaan. Penanganan kasus tersebut juga harus menyentuh aspek hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Ia menyoroti jumlah korban yang mencapai ratusan orang. Besarnya dampak kejadian itu, kata dia, semestinya menjadi alasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus.
"Ini tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat masyarakat, tetapi juga beririsan dengan kepentingan anggaran dan pertaruhan politik pemerintah. Apalagi Cirebon adalah salah satu barometer politik nasional," kata Heru, Jumat (23/10/2026).
Heru menilai persoalan MBG kini berkembang menjadi isu nasional karena program tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mempertanyakan apakah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) memiliki dimensi politik tertentu. Namun, ia menyebut hal tersebut sebagai pertanyaan yang perlu menjadi bahan pembahasan publik.
Menurut Heru, persoalan MBG setidaknya memiliki dua aspek yang perlu dicermati, yakni kepentingan terkait dana dan anggaran serta konsekuensi politik bagi pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo. Karena itu, pelaksanaan program tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski demikian, Heru menegaskan keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Ia berharap kejadian di Cirebon menjadi bahan evaluasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.
Soroti Kehadiran Pejabat dan Penegakan Hukum
Selain mendesak penyelidikan, Heru mengkritik belum hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara yang menurutnya memiliki kewenangan terkait program MBG untuk melihat langsung kondisi di Cirebon.
Ia menilai kehadiran pejabat terkait diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus memahami dampak yang dialami para korban.
Heru juga mempertanyakan alasan belum adanya kunjungan tersebut, mengingat banyaknya warga yang terdampak dugaan keracunan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penyelidikan hukum untuk memastikan penyebab kejadian dan menentukan apakah terdapat pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Ia membandingkan kasus tersebut dengan kejadian keracunan di warung kecil yang, meskipun hanya melibatkan satu orang, dapat menjadi temuan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Kami telah melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi korban. Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan kemanusiaan, tetapi juga kemungkinan adanya unsur pidana yang perlu diperiksa," ujarnya.
Heru sebelumnya juga berpandangan bahwa kejadian keracunan yang menimbulkan banyak korban harus ditelusuri melalui proses hukum. Menurutnya, aparat perlu menjelaskan langkah penanganan dan penindakan yang telah dilakukan, termasuk terhadap kasus serupa di luar Cirebon.
"Banyaknya korban menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menelusuri kejadian ini secara serius, termasuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Wnd)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: