Aktifis kembali Menyoroti, Gajih Dan Tunjangan Anggota DPRD kota Tangerang

E satu.com (Tangeng) - Beberapa waktu lalu  Ketua DRPD dan Walikota Tangerang  menyampaikan di beberapa media Online,  akan  segera mengkaji ulang  gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang yang dikabarkan melebihi gaji dan tunjangan DPR RI

Mengetahui hal tersebut, Aktifis Tangerang Selatan , Cecep Abang Hardian , terpanggil  dan merasa perlu  memberikan  tanggapan atau kritikan ,  terkait kinerja, gaji dan tunjangan anggota dewan

" Saya, Cecep Anang Hardian, merasa perlu menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan tentang gaji dan tunjangan Dewan Kota Tangerang yang dikatakan “fantastis” dan “melebihi DPR RI”, serta tuduhan bahwa hampir seluruh anggota dewan tidak merespon keluhan masyarakat.

1.Transparansi dan Akuntabilitas
Jika memang benar bahwa gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang sangat tinggi, maka semestinya publik mendapatkan penjelasan terbuka: besaran gaji/tunjangan, komponen‐komponennya, dasar perhitungannya, dan bagaimana perbandingannya secara proporsional dengan tanggung jawab serta beban kerja. Keterbukaan data seperti ini sangat penting agar tuduhan “fantastis” bisa dikaji secara objektif. " Katanya Cecep Anang Hardian , kepada awak media EsatuCom ,melalui WhatsApp. Minggu ( 21/9/2025 )

Cecep,  menambahkan perbandingan dengan DPR RI, bukan hanya nominalnya saja, tetapi konteks , jangkauan dan tanggung jawabnya

' Nandingkan bukan hanya nominalnya saja, tetapi konteksnya: beban tugasnya, jangkauan tanggung jawabnya, dan sumber dana publik. Menyebut “melebihi DPR RI” tanpa melihat konteks bisa menyesatkan publik. DPR RI memiliki skala nasional, beban regulasi, dan beban non‐fisik yang jauh berbeda dibandingkan DPRD daerah.

3. Respon dari Anggota Dewan
Kritik bahwa “hampir seluruh dewan tidak merespon” sangatlah valid sebagai cermin bahwa pejabat publik perlu lebih proaktif mendengar suara rakyat, bukan hanya dalam sesi resmi, tetapi juga dalam interaksi keseharian. Bila ada keluhan masyarakat yang valid, anggota dewan harus mampu menjawab atau memberi klarifikasi, bukan menyembunyikan diri atau berdiam diri.

Menurut Cecep,  bila  gaji dan tunjangan anggota dewan sudah  besar,masyarakat berhak menuntut kinerja yang lebih nyata : Kehadiran,  aspirasi yang diperjuangkan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil

Anggota dewan yang menerima gaji/ tunjangan dari APBD mempunyai tanggung jawab moral dan etika untuk bersikap empatik terhadap kondisi masyarakat, terutama yang dirugikan oleh kenaikan harga barang dan inflasi. Bila gaji sudah besar, masyarakat berhak menuntut kinerja yang lebih nyata: kehadiran, aspirasi yang diperjuangkan, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil " Pungkasnya

( AWW )

Baca Juga