E satu.com (Tangerang) - Pemerintah Kota Tangerang tengah memperkuat kampanye antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi publik. Program tersebut antara lain memanfaatkan website pemerintah, media sosial, media cetak, kanal digital, serta layanan publik berbasis teknologi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari Program Pariwara Antikorupsi 2026 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi yang disampaikan mencakup pencegahan pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, benturan kepentingan hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
Namun, di tengah berbagai kanal yang digunakan tersebut, muncul pertanyaan yang layak dikaji secara objektif: sejauh mana pesan antikorupsi benar-benar diketahui, dipahami, dan diterapkan masyarakat?
Sebab, keberhasilan sosialisasi tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah konten yang dipublikasikan atau banyaknya kanal komunikasi yang digunakan.
Ukuran yang lebih penting adalah jangkauan, pemahaman, perubahan perilaku, serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Sosialisasi Perlu Diukur
Pemkot Tangerang menyebut kampanye dilakukan melalui berbagai media dan mengajak masyarakat menolak pungli, tidak memberikan gratifikasi, menggunakan layanan resmi, serta berani melaporkan dugaan pelanggaran.
Karena itu, efektivitas kampanye dapat diuji melalui sejumlah indikator.
Misalnya:
- berapa persen masyarakat yang mengetahui kampanye antikorupsi;
- berapa persen yang memahami bentuk pungli, suap dan gratifikasi;
- seberapa banyak masyarakat mengetahui kanal pengaduan resmi;
- berapa banyak laporan masyarakat yang masuk;
- berapa banyak laporan yang ditindaklanjuti;
- serta apakah terjadi perubahan pemahaman dan perilaku setelah kampanye dilakukan.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah sosialisasi benar-benar sampai kepada masyarakat atau masih dominan berada pada ruang komunikasi pemerintahan.
Dari Kampanye Menuju Budaya Antikorupsi
Pemkot Tangerang juga memiliki layanan digital seperti Tangerang LIVE, termasuk LAKSA sebagai kanal pengaduan masyarakat. Pemerintah menyebut digitalisasi layanan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat menggunakan kanal resmi dan menghindari calo maupun pemberian imbalan.
Pada sisi internal pemerintahan, Kota Tangerang juga menjadi salah satu daerah yang mengikuti tahap awal pilot project pembelajaran digital ASN Berintegritas yang dikembangkan KPK. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai integritas dan penerapannya dalam tugas pelayanan publik.
Artinya, upaya pencegahan tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga aparatur pemerintah.
Persoalannya kemudian bukan semata apakah program antikorupsi sudah ada, melainkan bagaimana memastikan pesan tersebut dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Pengawasan Publik Menjadi Penting
Kampanye antikorupsi akan memiliki makna lebih kuat apabila masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menemukan dugaan pelanggaran.
Masyarakat perlu mengetahui haknya dalam memperoleh pelayanan, biaya resmi suatu layanan, larangan memberikan imbalan kepada petugas, serta mekanisme pengaduan yang tersedia.
Dengan demikian, sosialisasi tidak berhenti pada slogan “antikorupsi”, tetapi berkembang menjadi pengetahuan praktis yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelayanan publik.
Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemkot
Untuk mengukur efektivitas kampanye secara objektif, sejumlah pertanyaan dapat diajukan kepada Pemkot Tangerang:
Berapa target masyarakat yang hendak dijangkau?
Berapa persen masyarakat yang telah mengetahui kampanye tersebut?
Apakah Pemkot memiliki survei sebelum dan sesudah kampanye untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat?
Berapa jumlah laporan terkait pungli, gratifikasi atau dugaan penyalahgunaan pelayanan yang diterima melalui kanal resmi?
Berapa laporan yang telah ditindaklanjuti dan bagaimana hasilnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menilai bahwa kampanye gagal, melainkan untuk memastikan bahwa uang, tenaga, dan kanal komunikasi yang digunakan menghasilkan dampak yang dapat diukur.
Antikorupsi Bukan Sekadar Publikasi
Kampanye antikorupsi pada akhirnya tidak cukup hanya terlihat aktif di media.
Ukuran keberhasilannya justru berada pada kemampuan pemerintah membangun pemahaman, keberanian melapor, kepatuhan aparatur, transparansi pelayanan, dan perubahan perilaku.
Dengan kata lain:
Sosialisasi menghasilkan informasi.
Informasi menghasilkan pemahaman.
Pemahaman mendorong keberanian bertindak.
Dan tindakan yang konsisten dapat memperkuat budaya integritas.
Karena itu, tantangan berikutnya bagi Pemkot Tangerang bukan hanya memperbanyak kampanye, tetapi memastikan kampanye tersebut benar-benar sampai, dipahami, diingat, dan digunakan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
( AWW )
.webp)
Post A Comment:
0 comments: