E satu.com (Jakarta) - Masyarakat di sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan kekeringan perlu bersiap menghadapi kemungkinan musim hujan yang datang lebih lambat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologis.
Dalam siaran pers BMKG yang diterbitkan pada 22 September 2026, disebutkan bahwa 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. BMKG mengaitkan kondisi tersebut dengan fenomena El Niño berintensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kombinasi El Niño dan IOD dapat memperpanjang periode kekeringan sehingga musim hujan datang lebih terlambat dan berlangsung lebih singkat.
Informasi tersebut juga diberitakan detikNews dalam artikel berjudul “El Nino Bikin Musim Hujan Mundur ke Bulan Desember”, yang diterbitkan pada 23 September 2026. DetikNews melaporkan bahwa puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Namun, BMKG menegaskan bahwa awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 185 ZOM atau 24,66 persen wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sementara 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Kekeringan dan Ketersediaan Air Perlu Menjadi Perhatian
Prediksi tersebut menjadi penting bagi daerah yang masyarakatnya saat ini masih menghadapi keterbatasan air bersih.
BMKG mencatat sebanyak 556 ZOM atau 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau. Bahkan, sejumlah titik pengamatan telah mencatat hari tanpa hujan lebih dari 60 hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air masih membutuhkan perhatian, terutama di wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sumber air yang sangat dipengaruhi kondisi musim.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan langkah antisipasi berjalan seiring dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.
Distribusi air bersih ketika masyarakat mengalami kesulitan tentu penting. Namun, kesiapan pemerintah juga dapat dilihat dari bagaimana pemetaan wilayah rawan kekeringan, ketersediaan sumber air, mekanisme distribusi bantuan, serta koordinasi antarinstansi dilakukan sebelum kondisi semakin berat.
Dalam siaran persnya, BMKG juga meminta pemerintah daerah dan institusi terkait melakukan langkah antisipatif untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tengah keterbatasan air.
Dengan demikian, informasi mengenai mundurnya musim hujan bukan semata-mata persoalan cuaca.
Bagi masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan, persoalannya jauh lebih sederhana sekaligus mendasar: bagaimana kebutuhan air sehari-hari tetap terpenuhi sampai musim hujan benar-benar tiba?
( AWW )
.webp)
Post A Comment:
0 comments: