Articles by "Tangerang"
Showing posts with label Tangerang. Show all posts
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang)  -  Setelah beberapa kali sukses menyelenggarakan Forum Diskusi Publik (FGD), MCI Kota Tangerang kembali menggagas kegiatan serupa dengan mengangkat tajuk “Kota Tangerang Tidak Sedang Baik-Baik Saja”.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 13 November 2026, bertempat di Rumah Perjuangan MCI Kota Tangerang.

Ketua Pelaksana, Lukman Suparman, menerangkan bahwa forum diskusi kali ini akan melibatkan langsung berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan ekonomi maupun keterbatasan kesempatan kerja.

“Dalam kegiatan tersebut, kami akan mengundang teman-teman dan sahabat dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja serabutan, buruh, pedagang, sopir, pengemudi ojek online, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang masih menganggur atau belum mendapatkan kesempatan kerja,” jelas Lukman saat ditemui di Rumah Perjuangan MCI Kota Tangerang, Senin (3/11/2026).

Menurut Lukman, forum tersebut juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman sesuai bidang masing-masing.

Adapun narasumber yang direncanakan hadir, yakni:

1. Endah Prihatin Gasih, wartawati senior dan mantan Ketua PWI Kota Tangerang.
2. Mahmud Ali, pelaku UMKM sekaligus politikus Kota Tangerang.
3. Asep Wawan Wibawan, jurnalis kritis sekaligus Ketua MCI Pejuang Keadilan Kota Tangerang.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbagi pengalaman, serta membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga Kota Tangerang.

Ia juga berharap adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Tangerang) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang bergerak cepat menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat terkait sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

Perbaikan tersebut menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang memadai, terutama pada malam hari.

Keberadaan lampu PJU bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta aktivitas warga.

Respons cepat Dishub Kota Tangerang ini patut menjadi perhatian positif. Namun, pemeliharaan dan pengawasan secara berkala juga diperlukan agar kerusakan serupa tidak terus berulang.

Masyarakat berharap pelayanan publik seperti ini terus ditingkatkan, dengan membuka ruang pengaduan dan menindaklanjuti setiap laporan warga secara cepat dan tepat

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Kehadiran seorang kepala daerah di tengah masyarakat seharusnya bukan sekadar agenda seremonial atau kegiatan dokumentasi untuk membangun citra positif. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mau melihat langsung kondisi di lapangan, mendengarkan keluhan warga, serta memastikan setiap persoalan mendapatkan penanganan nyata.

Hal tersebut disampaikan Lukman Suparman, seorang pekerja serabutan, menyusul kegiatan Wali Kota Tangerang, Sachrudin, yang meninjau aksi korve di sejumlah titik pada Jumat (30/10/2026).

"Warga tidak cukup hanya disapa, diajak berbincang, kemudian diabadikan dalam dokumentasi kegiatan. Lebih dari itu, masyarakat ingin mengetahui apa tindak lanjut setelah keluhan mereka disampaikan," ungkap Lukman, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, berbagai persoalan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, banjir, pengangguran hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian serius.

Jangan sampai kunjungan kepala daerah hanya meninggalkan kesan sesaat, sementara persoalan yang disampaikan warga kembali terlupakan setelah rombongan meninggalkan lokasi.

"Turun ke lapangan berarti berani melihat kenyataan, termasuk persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam laporan keberhasilan pembangunan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga bukti penyelesaian," tegasnya.

Ia menilai, Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja sesuai kebutuhan masyarakat.

Setiap keluhan warga semestinya dicatat, ditindaklanjuti, dan disampaikan perkembangannya secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bahwa aspirasi mereka tidak berhenti sebatas percakapan saat kunjungan berlangsung.

"Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan basa-basi, sementara harapan mereka terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masih menunggu kepastian," pungkasnya.

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -  Munculnya program Pena Aksi Tangerang untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan sinkronisasi program pendidikan yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kota Tangerang.

Asep, mantan Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan, menilai perlu ada penjelasan mengenai keterkaitan antara program  Pena Aksi dengan  program Gampang Sekolah 

“Kalau sudah ada program Gampang Sekolah, mengapa pemerintah masih perlu menghadirkan Pena Aksi untuk menangani anak tidak sekolah? Apakah kedua program tersebut sudah berjalan secara terintegrasi? Jangan sampai program yang satu berjalan, sementara persoalan yang menjadi penyebab anak tidak sekolah belum terselesaikan,” ungkap Asep., dikediamannya, Minggu ( 1/11/2026)

Menurutnya, kehadiran Pena Aksi Tangerang juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana program pendidikan yang telah diluncurkan pemerintah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus disertai evaluasi terhadap hambatan yang menyebabkan anak tidak sekolah 

“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi berbagai nama program, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi keluarga justru belum mendapatkan solusi,” tambahnya.

Asep berharap Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah ATS, faktor penyebabnya, serta sejauh mana program Gampang Sekolah telah menjawab persoalan pendidikan.

" Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk bersekolah dengan nyaman dan berkualitas 

Kalau menurut saya di Kota Tangerang  kurang tepat bila disebut ada anak tidak sekolah,Kan biaya pendidikan Gratis 

Yang ada ada adalah anak  malas Sekolah,  yang disebabkan faktor lain. Hal itulah yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah Kota Tangerang melalui dinas pendidikan " Pungkasnya

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -  Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah yang dijalankan Pemerintah Kota Tangerang disebut telah menunjukkan capaian cukup besar. Namun, masih ada rumah dengan kondisi memprihatinkan yang belum tersentuh program tersebut.

Salah satunya adalah rumah milik Ibu Lemi, seorang janda lanjut usia yang suaminya telah lama meninggal dunia. Banyak genteng rumahnya rusak, sementara kondisi plafonnya terlihat mengkhawatirkan.

Saat diwawancarai awak media di rumahnya di RT 03/RW 08, Kelurahan Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Sabtu (31/10/2026), Ibu Lemi mengaku sudah lama berharap rumahnya masuk dalam usulan program bedah rumah Pemerintah Kota Tangerang.

Ia mengungkapkan kebingungannya karena tidak memiliki biaya untuk memperbaiki rumah. Di sisi lain, jika dibiarkan, kerusakan akan semakin parah. Ia juga menunjukkan bagian rumah yang sudah ambruk dan mengkhawatirkan musim hujan yang segera tiba.

Ibu Lemi berharap ada pihak yang dapat membantu agar rumahnya bisa diperbaiki dan kembali layak dihuni.

Di tempat terpisah, salah seorang tetangganya, Jaja, menyampaikan bahwa pada tahun lalu, pihak yang disebutnya sebagai tim sukses Alfian Natsir, anggota dewan dari Dapil I Kota Tangerang, pernah datang dan berjanji akan mengusulkan rumah Ibu Lemi dalam program bedah rumah. Namun, menurut Jaja, hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.

Jaja juga mengaku kecewa. Menurut penuturannya, sebelum menjadi anggota dewan, Alfian pernah datang bersilaturahmi untuk meminta dukungan warga agar memilihnya. Namun, setelah terpilih, Jaja merasa harapan warga belum mendapat perhatian.
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia telah memberikan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kekeringan sumber air hingga kebakaran hutan menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius serta langkah penanganan dari pemerintah.

Namun beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Tangerang, mulai diguyur hujan. Kondisi tersebut tentu membawa harapan bagi masyarakat yang sebelumnya terdampak kekeringan.

Namun, harapan akan turunnya hujan ternyata tidak sepenuhnya dirasakan dengan perasaan lega oleh masyarakat Kota Tangerang.

Pasalnya, sejumlah kawasan di Kota Tangerang selama bertahun-tahun dikenal sebagai wilayah yang kerap mengalami banjir maupun genangan air setiap kali hujan deras turun.

Salah seorang warga, Parman, mengungkapkan bahwa dirinya bersama keluarga selalu diliputi kecemasan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Iya, jujur saja, setiap turun hujan deras dengan intensitas tinggi, saya dan keluarga merasa cemas. Kami hanya bisa pasrah ketika air dengan cepat masuk ke dalam rumah. Sejak dulu lingkungan kami memang menjadi langganan banjir," ungkap Parman, Sabtu (31/10/2026).

Menurutnya, persoalan banjir bukan hanya terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi serupa, kata dia, juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah lain di Kota Tangerang.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan banjir, tetapi juga memperhatikan beban ekonomi masyarakat yang setiap tahun harus menghadapi risiko kerugian akibat genangan air.


Lebih jauh, Parman mengusulkan agar Pemerintah Kota Tangerang mempertimbangkan pemberian keringanan atau kompensasi pajak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir, khususnya selama persoalan banjir belum tertangani secara menyeluruh.

Menurutnya, kebijakan keringanan pajak seharusnya tidak sekadar berupa potongan atau diskon, melainkan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat yang berulang kali terdampak banjir.

"Di  Kota Tangerang banyak wilayah yang menghadapi persoalan banjir. Seharusnya pemerintah daerah juga memikirkan masyarakat yang setiap tahun harus menanggung dampaknya."

"Misalnya, melalui kebijakan keringanan pembayaran pajak bagi warga terdampak. Jangan hanya diberikan diskon, tetapi perlu ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan kerugian masyarakat. Itu baru mencerminkan rasa keadilan," pungkasnya.

Persoalan banjir sejatinya bukan hanya tentang air yang menggenangi jalan dan rumah warga. Di balik setiap peristiwa banjir, terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Kerusakan perabot rumah tangga, terganggunya aktivitas pekerjaan, anak-anak yang kesulitan berangkat sekolah, hingga biaya membersihkan rumah merupakan beban yang berulang kali harus dihadapi warga terdampak.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya menghadirkan program penanggulangan banjir, tetapi juga memastikan adanya perlindungan dan perhatian terhadap warga yang selama ini hidup dalam ancaman banjir.

Sebab, bagi sebagian warga Kota Tangerang, langit mendung bukan lagi sekadar pertanda akan turunnya hujan.

Mendung adalah awal dari kekhawatiran: apakah rumah mereka kembali akan terendam banjir ?

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Persoalan ketenagakerjaan di PT Ecotan kembali menjadi sorotan setelah empat pengemudi yang mengundurkan diri akibat kebijakan perusahaan yang mereka anggap tidak adil dipanggil oleh pihak perusahaan. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak membawa persoalan tersebut kepada pihak terkait maupun awak media.

Salah seorang mantan pengemudi, Lukman Suparman, mengaku terpaksa menandatangani surat pernyataan itu karena khawatir gaji terakhirnya tidak dicairkan.

" Sebelum menerima  gaji, saya dan teman - teman dipanggil oleh pihak perusahaaun ntuk menandatangani  surat  pengunduran diri sekaligus surat pernyataan   agar tidak menidaklanjuti permasalahan   kebijakan perusahaan yang sebelumnya viral di media E satu.com

Saya dan  teman - teman terpaksa mendatangani⁰, karena khawatir gaji terakhir tidak cair. Mana saya  benar- benar  lagi butuh uang.  untuk menutupi kebutuhan yang sangat mepet " Ungkap. Lukman ,saat sedang melakukan aktifasinya  sebagai pekerja harian lepas. Senin ( 26/10/2026 )

Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa pihak perusahaan diduga selama ini belum menjalankan aturan ketenagakerjaan sesuai amanat undang-undang.

Lebih lanjut, awak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan salah satu anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang dari Dapil I, Alfian Natsir, melalui WhatsApp. Keduanya dimintai tanggapan mengenai sikap dan langkah tegas dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan tanggapan.

Ketiadaan tanggapan tersebut kembali menimbulkan pertanyaan, bahkan memunculkan dugaan mengenai kemungkinan adanya pengondisian oleh pihak perusahaan. Meski dugaan itu belum terkonfirmasi, sikap diam tersebut memunculkan keraguan terhadap ketegasan mereka dalam menindaklanjuti persoalan ini sesuai tugas dan fungsinya.

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - 
Birokrasi yang membidangi perizinan bangunan tampaknya lebih fleksibel. Pendirian atau pengembangan bangunan dapat terus berjalan, asalkan izin bangunan terbukti sedang diproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, terutama untuk sarana pendidikan, dapat melanjutkan pembangunan selama proses administrasi perizinannya terbukti sedang berlangsung. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan tanpa terkendala proses perizinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MCI Kota Tangerang, Asep Wawan Wibawan, di kediamannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

" Saya pernah menyikapi bahkan menghentikan pekerjaan pemasangan kabel Internet, yang terbukti belum mengantongi ijin dari dinas terkait 

Pihak vendor mengakui bahwa pemasangan tiang dan kabel internet belum mengantongi izin dari dinas terkait. Izin yang diperoleh baru sebatas di tingkat RT dan RW.

Namun, meskipun belum memiliki surat izin dari dinas terkait, pekerjaan pendirian tiang dan pemasangan kabel internet terus berjalan dengan alasan proses perizinan sedang ditempuh. Hingga kini, tiang dan kabel internet tersebut masih terpasang, ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep membandingkan hal tersebut dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang menurutnya seharusnya mendapat lebih banyak kemudahan agar peningkatan kualitas pendidikan tidak terkendala.

" Artinya kalau mau bicara secara objektif,  kenapa maraknya pemasangan  tiang dan kabel Internet di kota Tangerang kurang disoroti.

Coba telusuri apakah proses perizinannya sudah ditempuh dan apakah kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, khususnya pendapatan kota.

Lain halnya dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas sekolah. Dalam hal ini, posisinya berbalik: justru pemerintah daerah yang seharusnya mendukung proses pengembangan dan pembangunan sekolah.

Sesuai amanat undang-undang 
1\. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
2\. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3\. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. " Pungkasnya 

( AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) -
Pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dari bantuan berbentuk barang menjadi transfer uang tunai. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi perlindungan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luhut, penyaluran bantuan dalam bentuk tunai diharapkan dapat memberikan manfaat secara lebih adil kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.

Program perlindungan sosial digital tersebut direncanakan diluncurkan pada 10 November 2026. Namun, pelaksanaan perubahan mekanisme penyaluran bansos perlu mengacu pada ketentuan resmi pemerintah.

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, M. Firman Hidayat, menyampaikan bahwa uji coba program digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 514 kabupaten/kota.

Hingga 20 Oktober 2026, menurut Firman, sebanyak 11,5 juta kartu keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Program tersebut juga didukung oleh sekitar 775.000 agen yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

Firman menyatakan bahwa digitalisasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan, baik ketika masyarakat yang berhak tidak terdata maupun ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan.

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Ditengah melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan dewan, masyarakat sangat berharap kepada media agar tampil lebih berani dan konsisten  Mengkritisi atau menyikapi kinerja pejabat daerah yang  kurang baik 

Seperti yang  disampaikan oleh salah seorang warga Kota Tangerang, Lukman Suparman, yang mengaku merasa kecewa terhadap sikap atau kinerja unsur eksklusif  dan legislatif Kota Tangerang 

"  Saya adalah  bagian masyarakat yang merasa kecewa dengan sikap pejabat daerah , eksekutif maupun legislatif yang dirasakan kurang memiliki rasa empati alias kurang peduli dengan keluh kesah masyarakat ditingkat bawah

Saya sangat berharap media di Kota Tangerang berani dan konsisten Mengkritisi atau menyikapi pejabat daerah yang  dirasakan kurang memiliki rasa empati atau kepedulian  terhadap keluh kesah masyarakat ditingkat bawah " Kata Lukman,  disela - sela kesibukannya  sebagai buruh harian lepas . Jumat ( 24/10/2026;)

Menurutnya, ditengah melemahnya  keberanian  para anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, peran serta media vokal dan kritis sangat diperlukan 

" Ditengah melemahnya keberanian para anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan,  keberadaan media yang vokal, berani dan konsisten  mengkritisi sikap atau kinerja birokrasi sangat diperlukan 

Alhamdulillah di Kota Tangerang masih ada media yang cenderung lebih berpihak kepada masyarakat. Media yang terlihat berani dan  konsisten mengkritisi sikap atau kinerja pejabat daerah yang terindikasi kurang memiliki rasa empati alias kurang memiliki kepedulian terhadap keluh kesah masyarakat ditingkat bawah " Pungkasnya 

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com ( Tangerang) -
SMA/ SMK PGRI merupakan sekolah swasta paling favorit di Kota Tangerang , bahkan di provinsi Banten.  Lingkungan  sekolah nyaman, fasiltas lengkap ,  ditunjang  dengan tenaga pendidik yang berkualitas.

Dari tahun ke tahun jumlah murid meningkat signifikan ,  untuk tahun ini pihak sekolah kembali mengembangkan pembangunan  untuk lahan parkir dan fasilitas lainnya. sehingga kondisinya lebih nyaman dan tertata lebih baik 

Kondisi tersebut mendapat apresiasi  dari pengurus lingkungan setempat , yang menyebutkan bahwa proses pengembangan pembangunan  sekolah  ditempuh dengan sangat baik.  

" Proses pengembangan pembangunan SMA/ SMK PGRI  109  ditempuh dengan sangat baik. pihak sekolah  selalu berkoordinasi dengan pengurus Lingkungan. Bahkan pihak sekolah pun rutin memberikan kontribusi  untuk lingkungan.  yang diberikan melalui pengurus RT Setempat ' Kata Ketua RT Setempat, Hasyim Hasanudin.  Kamis ( 23//10/2026 )

Saat ditanya terkait dugaan bahwa pengembangan pembangunan belum berijin, Hasyim Hasanudin menyampaikan keyakinan nya ,bahwa pihak sekolah sudah  menempuh melalui proses yang baik dan benar 

" Saya yakin pihak sekolah pasti sudah menelurkan melalui proses  yang baik dan benar. 

Saya tahu pihak sekolah yang membidangi pembangunan itu berpengalaman dan sangat profesional  " Pungkas 

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Upaya memperoleh tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) belum mendapatkan respons. Kondisi tersebut menjadi catatan dalam upaya menghimpun pandangan legislatif mengenai regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Konfirmasi kepada para wakil rakyat merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang, terutama ketika suatu regulasi berpotensi berdampak terhadap kehidupan sosial, pelayanan publik, maupun kepentingan masyarakat secara luas.

Perwal sebagai salah satu instrumen regulasi di tingkat daerah perlu dipahami tidak hanya dari sisi kebijakan pemerintah, tetapi juga dari sisi dampak pelaksanaannya bagi masyarakat. Karena itu, penjelasan mengenai substansi, tujuan, serta konsekuensi penerapan regulasi menjadi hal penting untuk diketahui publik.

Di sisi lain, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meskipun Perwal merupakan produk regulasi kepala daerah, DPRD tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya apabila pelaksanaannya berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan publik. Sementara itu, pejabat publik memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, menyampaikan pertimbangan, serta meluruskan informasi yang dinilai belum tepat.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya suatu peraturan, tetapi juga memahami tujuan, dasar pertimbangan, dan dampak penerapannya

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -  Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, dalam kegiatan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan di GOR Puri Beta, Kecamatan Larangan, Selasa (20/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wawan menegaskan bahwa penguatan ormas seharusnya tidak berhenti pada penyampaian materi, melainkan berlanjut menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini tidak sekadar penyampaian materi, melainkan berlanjut menjadi aksi nyata. Mari kita bangun ormas yang kuat kelembagaannya, mandiri secara ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Wawan, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Tangerang.

Ditempat terpisah Ketua Umum Front Banten Bersatu ( FBB ) HM Soleh mengatakan .Dorongan tersebut menjadi penting di tengah harapan masyarakat terhadap keberadaan ormas yang tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi di lingkungan Namun menurutnya kemandirian ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui imbauan.

" Dorongan kemandirian ekonomi tidak cukup melalui himbauan melalui kegiatan seremonial,. Diperlukan langkah yang terukur, seperti pemberian modal usaha, pendampingan usaha, pengembangan keterampilan anggota, serta dorongan kemitraan yang transparan dengan berbagai pihak ' Katanya,saat dihubungi melalui WhatsApp.Rabu( 21/10/2026 )

Menurutnya,Pertanyaan yang patut dijawab adalah bagaimana keberlanjutan program tersebut akan dijalankan, apa bentuk dukungan yang disiapkan.oleh Pemkot dan dan bagaimana hasilnya dapat diukur.

" Apabila kegiatan penguatan ormas hanya berhenti pada pertemuan dan penyampaian materi, tujuan membangun organisasi yang mandiri berisiko tidak tercapai secara optimal.

Sebaliknya, jika disertai program berkelanjutan dan evaluasi yang terbuka, kegiatan tersebut berpotensi menjadi sarana pemberdayaan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat ' Pungkasnya

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Tangerang )  - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang dinobatkan sebagai BAZNAS Kota Terbaik dalam ajang *Grand BAZNAS Awards 2026*. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dijalankan lembaga tersebut.

Ketua BAZNAS Kota Tangerang, Aslie Elhusyairy, mengatakan penghargaan itu menjadi bukti kinerja lembaganya dalam menjalankan pengelolaan ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami sangat bangga atas penghargaan yang diraih pada ajang Grand BAZNAS Awards 2026 kemarin. Apalagi tahun ini kategori penghargaannya cuma ada satu nominasi untuk BAZNAS Kota dan BAZNAS Kota Tangerang membuktikan diri menjadi yang terbaik dari daerah-daerah lainnya,” ujar Aslie, Jumat (16/10/2026).

Penjurian *Grand BAZNAS Awards 2026* melibatkan sejumlah tokoh, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria. Sejumlah tokoh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut dilibatkan.

Aslie menjelaskan, pengelolaan dana ZIS turut diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut antara lain pelatihan kompetensi kerja dan bantuan permodalan usaha melalui Z-Mart dan Z-Auto.

BAZNAS Kota Tangerang berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan memperluas dampak pemberdayaan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kota Tangerang. Prestasi ini menjadi dorongan untuk semua pengurus dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat,” pungkasnya.

### Masyarakat Gagas Infak Sukarela Anggota DPRD

Terpisah dari penghargaan tersebut, muncul gagasan masyarakat agar anggota DPRD Kota Tangerang turut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan melalui infak sukarela yang disalurkan lewat BAZNAS.

Gagasan itu mengusulkan penyisihan sebesar 2,5 persen dari gaji dan tunjangan anggota DPRD untuk membantu memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

" Jika dibandingkan dengan eksekutif ,gajin dan tunjangan Anggota dewan Kota Tangerang sangat fantastis

Jika 2,5 saja gajih dan tunjangan tersebut disidihkan ,dikolekif dan disalurkan melalui BAZNAS Kota Tangerang akan   berkah dan akan semakin banyak masyarakat yang terbantu..

Yaitu masyarakat yang terbukti berhak menerima ZIS seusai asnaf yang  sudah ditentukan menurut ajaran Islam " Kata seorang Warga Kota Tangerang , yang meminta agar namanya tidak disebutkan. Senin ( 19/20/2026)

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang ) -
Juranslis yang terkenal  vokal , berani dan konsisten Mengkritisi   sikap atau kinerja pemerintah daerah, mengaku ditelpon oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Tangerang, namun  tidak  diangkat  dan ia tidak menelpon balik dengan alasan potensi  untuk diterima sangat tipis 

" Ia tadi saya di telepon oleh Walikota Tangerang , Sahruddin  Dan  sebelumnya pun saya di telpon  oleh ketua DPRD Kota Tangerang, Syaiful Milah

Namun tidak saya  angkat,  karena kecewa dengan sikap Walikota dan para anggota dewan yang belum terdengar menidaklanjuti keluhan - keluhan masyarakat yang saya tayangkan   di media 

Diantaranya terkait pelayanan kesehatan , pendidikan dan keluhan  4 orang Driver yang Kompak mengundurkan diri karena Kecewa dengan kebijakan perusahaan"  Ungkapnya. Sabtu ( 17/10/2026 )

Menurut Asep, Walikota  dan  Ketua DPRD Kota Tangerang   ddiduga  hanya ingin menulusuri ,  bertanya  atau  mengingatkan agar tidak terlalu tajam dan terlalu sering menayangkan berita-berita kritis atau isu kurang baik 

" Saya menduga atau meyakini Walikota  dan Ketua DPRD Kota Tangerang telepon saya hanya ingin menelusuri, bertanya , memberikan  bantahan atau bisa jadi ingin agar saya tidak terlalu sering menayangkan berita - berita kritis atau isu yang kurang baik 

Saya kira kalau memang berita - berita  Kritis isu  negatif yang saya tanyangkan diberita tidak benar atau salah  ya tinggal dilurusan atau  memberikan  bantahan  melalui media lagi,  gunakan hak jawab sesuai dengan undang-undang " Katanya 

Meskipun demikian , Asep mengaku sangat berterima kasih kepada Walikota dan ketua DPRD Kota Tangerang yang telah Sudi, menyempatkan diri menelpon dirinya secara langsung 

'  Namun  bagaimanapun juga saya sangat berterima kasih kepada Walikota dan Ketua DPRD kota Tangerang , ditengah - tengah aktifitasnya yang super sibuk telah  sudi alias berkenan menelepon saya secara langsung" Tambahnya 

Lebih lanjut,  Asep pun tidak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang merasa tidak nyaman atau tersinggung dengan pemberitaan - pemberitaan Kritis yang ditayangkan 

"  Saya sebagai manusia , sebagai makhluk sosial atau sebagai hamba Allah yang do'if , pastinya tidak  luput bahkan banyak kekesalan   atau kehilapan 

Saya yakin dan   merasakan sepertinya cukup banyak pihak yang merasa  tersinggung atau  merasa tidak nyaman dengan pemberitaan - pemberitaan Kritis yang saya tayangkan 

Karena itu dari lubuk hati paling dalam saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Pemberitaan - pemberitaan kritis saya tayangkan  adalah sebagai ungkapan Kekecewaan sekaligus sebagai bukti bahwa di Kota Tangerang masih cukup banyak masyarakat yang kecewa  terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan 

Harapannya  agar bisa menjadi bahan evaluasi "Pungkasnya

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -  Perjuangan keberanian dan  suara lantang para para anggota dewan  , menjadi bagian yang paling  dalam mendorong  , menjaga  dan mengawasi proses pembangunan bergerak kearah yang jauh lebih baik

Hal itu , disampaikan , Sorang warga Warga Kota Tangerang  , yang meminta tidak disebutkan namanya

" Dalam proses pembangunan hal yang jauh lebih penting, dan wajib dilakukan oleh para anggota dewan adalah perjuangan  dan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara berkeadilan

Para anggota dewan jangan hanya duduk  manis di kursi farlemen , rapat  dan menyetujui  pembahasan  anggran atau program pembangunan yang diajukan

Kalau hanya itu, Tukang becak pun bisa melakukannya " Katanya, Saat ditemui disalah satu majelis , seusai sholat Isya berjamaah. Jumat ( 16/10/2026 )

Menurutnya sebagai wakil rakyat  seharusnya berani tampil dihadapan, bersuara lantang membela kepentingan masyarakat yang diwakilinya

" Sebagai wakil rakyat ,  seharusnya berani bersuara lantang Demi  membela kepentingan masyarakat.  Jangan diam saat mendengar keluh kesah masyarakat " Tambanya

Lebih lanjut,  di Kota Tangerang Saat Kurang terdengar  adanya anggota dewan yang kritis dan berani bersuara lantang membela kepentingan masyarakat

"  Saat ini , di Kota Tangerang, sepertinya sudah kurang terdengar suara lantang anggota  dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat

Cukup banyak terdengar Keluhan masyakarat,  namun para anggota dewan terkesan  kurang peduli dengan keluhan masyarakat tersebut .

Bila ini terus terjadi,   Bila  ini terus terjadi jangan harap Pembangunan di Kota Tangerang bisa berjalan dengan baik'. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik " Pungkasnya

( AWW)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top